Evaluasi 3A 2P Destinasi Sumbar Project Penelitian Bersama Bank Indonesia

Konferensi Internasional Pariwisata Berkelanjutan di Daerah Rawan Bencana

Berpikir tentang dunia pariwisata, sama dengan berpikir tentang masa depan. Artinya, dunia pariwisata aset jangka panjang yang harus dipersiapkan dari sekarang. Semua daerah memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata, termasuk daerah-daerah yang rawan bencana seperti Sumbar.

Pusat Pengembangan Pariwisata Universitas Andalas (Unand) menyebutkan, hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumbar memiliki potensi wisata dengan keunggulannya masing-masing. Pemerintah kabupaten dan kota pun berlomba-lomba menumbuhkembangkan pariwisata di daerah masing-masing. Namun, hal tersebut masih belum diiringi sumber daya manusianya.

Selain itu, meski berada di daerah rawan bencana, bukan berarti daerah takut menumbuh kembangkan potensi wisata yang dimilikinya. “Berbicara soal dunia pariwisata, tidak terlepas dari faktor eksternal. Seperti berpikir tentang masa depan, dan satu lagi kita juga harus berpikir jika kita berada di kawasan rawan bencana. Saat ini, kita hanya berpikir sesaat dan tidak memikirkan 10 tahun ke depan.

Kita juga tidak punya proteksi destinasi, dan regulasi untuk wisatawan,” ujar Direktur Pusat Pengembangan Pariwisata Unand Dr Sari Lenggogeni dalam International Conference 2019 yang digelar Tourism Development Center Unand di Istana Bung Hatta Bukittinggi, Selasa (1/10).

Dalam konferensi bertema “Sustainable Tourism Development in Disaster Prone Destinations” ini, Sari juga mengingatkan perlunya konektivitas semua pihak yang pariwisatanya berada di kawasan rawan bencana. Misalnya, sebelum bencana itu terjadi, harus benar-benar dipersiapkan orang-orang yang menanganinya. Harus terstruktur dan bersinergi. “Yang terjadi selama ini, jika terjadi bencana malah semuanya punya tindakan berbeda. Tidak ada yang terstruktur sehingga tidak adanya konektivitas,” tukas doktor lulusan Queensland University, Australia ini.

Konferensi internasional ini, menghadirkan nara sumber dari dalam dan luar negeri yang ahli dalam bidang pariwisata termasuk di daerah rawan bencana, seperti Profesor Noel Scott dari University of Sunshine Coast Australia sebagai keynote speaker, dan Dr Lynn I-Ling Chen dari Departement of Tourism, Recreation and Leisure Studies, National Dong Hwa University, Hualien Taiwan. Lalu, Ketua PHRI Indonesia Haryadi Sukamdani dan partisipan dari berbagai daerah di Sumatera.

Sari Lenggogeni menyebutkan, berbicara pariwisata adalah berbicara dari sumber daya manusia. Semua unsur harus terlibat dan siap dalam mengembangkan dunia pariwisata, mulai dari pemerintah hingga pelaku wisata dan masyarakat sendiri. Kemudian, harus memiliki pandangan dan visi yang sama, mulai dari pusat hingga ke daerah, termasuk akademisi yang pikirannya bisa dipakai. “Begitu pula industri pariwisata yang dalam hal ini sebagai pemain dan bersentuhan langsung dengan wisata,” jelas pakar yang sering turun ke destinasi menginisiasi pengembangan pariwisata daerah ini.

Dia berharap, lewat konferensi internasional pariwisata pertama di Sumbar ini bisa menyosialisasikan bagaimana membangun kerja sama yang tepat antara semua lini. Bagaimana membangun pariwisata meski berada di daerah rawan bencana dengan cara menyatukan pandangan. “Apalagi kita memiliki potensi wisata terutama yang masih alami, dan itu banyak diminati wisatawan luar negeri, “ jelasnya.

Sari melihat Sumbar baru bergerak dalam membangun pariwisata. Masih banyak mengabaikan proteksi destinasi pariwisata berkelanjutan. “Kita memikirkan sebentar, tapi tidak berpikir jangka panjang, termasuk kesiapan SDM kita sendiri. Ini yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Profesor Noel Scott terkait ketidaksiapan pelaku wisata saat berada di dalam krisis atau bencana. Menurutnya, harus dibangun lebih awal adalah kerja sama yang tepat, misalnya kesamaan pikiran atau visi dari pusat hingga ke daerah. “Saat terjadi bencana, semua pihak sudah siap untuk kembali bangun dan tidak larut dalam bencana,” ingatnya.

Sementara itu Dr Lynn I-Ling Chen mengatakan, Sumbar memiliki pariwisata wisata natural yang mesti dibangun bersama-sama. Potensi itu bila dikemas dengan baik bisa menjadi sebuah produk wisata bernilai tinggi. “Jadi perlu membangun kesadaran untuk mengelola dan mengemas sesuatu yang nature itu menjadi destinasi wisata,” ujarnya.

Sedangkan Haryadi Sukamdani mengingatkan Sumbar sebagai daerah bencana agar tidak perlu khawatir dalam membangun sektor pariwisata. “Yang paling penting adalah kecepatan dalam membangun kembali setelah bencana. Sepanjang pembangunan kembali dalam waktu dekat, maka pariwisata juga akan cepat kembali bangkit,” ujarnya.

Yang tidak kalah penting, kata dia, pemda harus menentukan terlebih dahulu daerah yang rawan bencana atau red zone. Lalu, disesuaikan struktur bangunan seperti apa yang cocok didirikan di daerah itu. “Intinya, daerah harus mempersiapkan semua peralatan dan sarana. Memang kita tidak tahu kapan akan terjadi bencana, tapi bukan berarti kita tidak harus membangun. Hanya saja kesiapan kita sejauh mana, seperti daerah rawan tsunami, pemerintah harus mempersiapkan alat seperti sensor gempa agar peringatan dini bisa bekerja secara efektif,” kata Haryadi.

Ketua Panitia Konferensi Internasional Dr Maruf mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya Pusat Pengembangan Pariwisata Unand memberikan sosialisasi kepada pelaku wisata agar pengembangan pariwisata tidak mentok karena alasan berada di kawasan rawan bencana.

“Dengan menghadirkan narasumber yang ahli d bidangnya, akan menambah pengetahuan pelaku wisata serta dapat memacu semangat kita dalam membangun pariwisata berkelanjutan. Karena kita memiliki potensi yang sangat banyak untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata domestik dan internasional,” tukasnya. (*)

Sumber: https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/133000/Siapkan-SDM--Regulasi-dan-Proteksi-Destinasi

Sumber : Republika

(Sumber : REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA) -- Peraturan Daerah (Perda) Wisata Halal Provinsi Sumatra Barat diperkirakan segera rampung pada tahun ini. Perda ini akan mencakup beberapa perspektif mengenai apa saja aspek yang harus diwajibkan untuk membangun prinsip- prinsip wisata halal.

"Intinya masalah pemahaman pariwisata halal, yang jadi bias di masyarakat bahwa wisata halal sama dengan wisata religi. Draft sudah rampung, Inshaallah tahun ini atau tahun depan setelah RIPPAR (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi) selesai, ini akan jalan," ujar Sari kepada Republika.co.id, Senin (25/3).

Penyusunan draft Perda ini sudah dimulai sejak 2017. Menurut Sari, tidak adanya Perda mengenai hal ini yang menyebabkan wisata halal dinilai masih kurang berkembang. Regulasi ini harus diperkuat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adanya regulasi ini akan membantu masyarakat untuk menyamakan persepsi atau memahami mengenai wisata halal. Sementara itu bagi para stakeholder, Perda akan membantu untuk membangun arah atau roadmap wisata halal yang harus didukung oleh Kementerian Pariwisata.

Menurut Sari, sosialiasi atau pemasaran mengenai wisata halal akan kurang efektif jika tidak memiliki roadmap. Dia menilai, pemasaran adalah hal terakhir dalam pengembangan pariwisata. Karena apabila pemasaran dilakukan sedangkan produk tidak siap, maka produk akan hancur karena tidak ada keberlanjutan.

"Pariwisata halal mendukung pariwisata berkelanjutan, karena mempertahankan reservasi local wisdom," kata Pakar Pariwisata Universitas Andalas ini.

Beberapa hal yang akan dicantumkan dalam Perda antara lain mengenai apa saja yang harus disediakan untuk membangun prinsip- prinsip wisata halal. Pertama, masjid atau mushola yang terkelola dengan baik. Kedua, pengawasan industri. Karena walaupun mereka percaya wisata negara mayoritas muslim makanannya pasti halal, namun perlu ada pengawasan dari lintas dinas setempat.

Apalagi di Indonesia banyak industri yang sangat mikro seperti warung dan kaki lima yang akan muncul di keramaian. Dan ini belum ada keteraturan, kata Sari, karena perekonomian kita belum merata secara distibrutif. "Inilah yang pada akhirnya terkecoh. Contohnya ada sate babi di padang, di daerah yang mayoritas muslim dan diyakini pasti semua makanan halal," jelasnya.

Ketiga, perlu ada investasi untuk mendukung industri wisata-wisata halal. Selama ini pengembangan masih menggunakan insentif dan subsidi yang masih terbatas, sementara UMKM jumlahnya banyak. Menurut Sari, inilah yang perlu didukung bersama, apakah sistemnya melalui subsidi pemerintah atau CSR terhadap untuk home industry, seperti untuk membantu sertifikasi halal.

Dikutip dari: https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/03/25/poxcoz415-perda-wisata-halal-sumbar-rampung-tahun-ini

(Sumber Foto: SumbarProv)

(Sumber : SumbarProv). Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) wisata halal Sumatera Barat, mulai berjalan. Aturan yang diharapkan mampu menegaskan keberadaan wisata halal di Sumbar akan masuk prolegda 2018.

“Tim ahli sudah memulai prosesnya sudah dimulai sejak 5 bulan lalu. Tahun 2018 masuk dalam Prolegda, untuk dijadikan Perda,” sebut Didit P Santoso, Kabid Pemasaran, mewakili Kadispar Sumbar ketika membuka Focus Group Discusion (FGD), (Senin, 20/11).

Tim ahli terdiri dari Syaifullah dari LPPOM MUI Sumbar, Zainal dari dewan fatwa MUI Sumbar, Rahmat Ira dari LKAAM Sumbar, Antosiono dan dipimpin Sari Lenggogeni dari Universitas Andalas.

Dalam FGD itu, tim ahli menyatakan akan menampung masukan dari tokoh yang diundang, pelaku industri dan kabupaten kota.

Dalam pengantarnya, ketua tim, Sari Lenggogeni menyampaikan mendapatkan informasi dari Biro Hukum Pemprov Sumbar, Perda wisata halal sebaiknya tidak memakai kata “halal”. Karena kata “halal” dan “syariah” akan ditolak Kemendagri, seperti Perda zakat yang pernah diajukan dulu. “Kalau saya pribadi jika tanpa kata halal ini akan sama dengan Ripda (Rencana Induk Pariwisata Daerah-red). Dari aspek kita masyarakat madani yang mengacu kepada ABS ABK (Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah - red), ini merupakan identitas Sumatera Barat. Makanya kita minta bapak ibu, akan kita lanjutkan dengan nama halal atau tanpa nama halal,” tanyanya kepada audien.

Hal yang sama juga disampaikan tim ahli lain, Antosiono, FGD dimaksudkan untuk mendudukan konsep wisata halal tersebut. Sedangkan informasi penolakan itu menurut pendapatnya karena Perda adalah urusan provinsi, sedangkan urusan agama, kewenangannya ada di pusat.

Hadir dalam FGD tahap awal itu, akademisi, ketua lembaga masyarakat, pimpinan media dan pihak terkait lainnya.

Tentang adanya penolakan tersebut audiens meminta  agar ditelusuri ulang kepastian informasi. Untuk diketahui Perda wisata halal sudah ada di Lombok, dan Indonesia telah memiliki OJK Syariah dan Perbankan Syariah. Indonesia juga mengatur tentang produk dan layanan halal.

“Jika terkait dengan Perda zakat dulu, penolakannya karena adanya aturan zakat yang sedang dibahas  secara nasional. Bukan karena unsur agama,” sebut Gusrizal Gazahar, ketua MUI Sumatera Barat.

Ia juga meminta tim ahli mendudukan kembali makna dari halal dan madani. “Halal ini sub bagian syariah atau gara - gara di dunia sedang hangat tentang wisata halal. Ujung - ujungnya kan keuntungan ekonomi. Kalau saya usul, agar wisata halal itu mengacu ke syariah. Jangan kita pakai label halal, karena motif ekonomi, tidak baik bagi kita. Jangan jual agama untuk kepentingan duniawi,” katanya.

Selain itu Ia juga meminta agar kata “madani” diterjemahkan secara jelas apakah itu mengacu ke masyarakat Madinah atau kepada civil society (kemasyarakatan -red). “Kalau mengacu ke masyarakat Madinah, Ripda saja banyak yang harus dicoret- coret,” tegasnya.

Selain itu, masukan lainnya juga disampaikan Tandri Eka Putra, pemred padek.co agar tim ahli menggunakan pengertian dan standar nasional dan internasional dalam penyusunan naskah akademik. “Kalau indikator wisata halal sebaiknya pakai standar GMTI, yang dipakai lembaga cressenrating. Kalau kita buat standar sendiri, nanti berpengaruh pada rating Sumbar pada lembaga global,” terangnya

Masukan lainnya juga disampaikan pemred Metro Andalas, Eko Yanche perlu dipikirikan apakah Perda ini nantinya bisa mengikat kabupaten dan kota. “Mengingat kewenangan provinsi tidak ada pariwisatanya,” sebutnya. Ia memperkirakan Perda wisata halal nantinya tidak akan efektif, jika tidak mengikat kabupaten dan kota.

Waktu penyusunan yang dinilai cukup lama,  juga diminta peserta agar disegerakan. Pada April 2016 lalu, Provinsi NTB datang ke Sumatera Barat untuk membuat Perda wisata halal. Namun Sumbar hingga kini belum juga memiliki Perda tersebut.

Selain itu juga terdapat masukan agar jangan ada zoonasi terhadap wisata halal. “Nantinya akan ada daerah yang halal dan daerah yang boleh melakukan wisata haram,” terang ketua MUI Sumbar.

Tim ahli menyatakan tidak akan memberikan penjelasan, namun akan menampung semua masukan. Semua masukan akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik untuk persiapan Ranperda dan Perda nantinya.

Dikutip dar: https://sumbarprov.go.id/onsmart/news/12667